KEMBALI, DWIFUNGSI

Tarli Nugroho



Salah satu kritik Daoed Joesoef terhadap dunia universiter pada 1970-an adalah terkait relasi mereka dengan politik praktis. Daoed membedakan antara politik sebagai konsep dengan politik sebagai kekuasaan--dalam pengertian sebagaimana yang diselenggarakan oleh pemerintah dan partai politik di parlemen. Sivitas akademik boleh menggunakan kampus sebagai alat untuk berpolitik dalam pengertian konsep. Namun, jika ingin berpolitik praktis, maka mereka tidak boleh lagi menggunakan kampus dan jubah akademisnya, melainkan harus dilakukan dalam kapasitasnya sebagai warga negara melalui kendaraan politik yang ada di luar kampus.

Jadi, jika kita membaca dengan seksama gagasan Daoed mengenai "normalisasi kampus", Daoed sebenarnya tidak pernah melarang sivitas akademik, terutama waktu itu mahasiswa, untuk berpolitik praktis. Hanya saja, ketika mereka mulai berpolitik praktis, maka mahasiswa harus menanggalkan identitas kemahasiswaannya dengan, misalnya, menggunakan identitasnya sebagai anggota organisasi massa, keagamaan, atau organisasi sosial politik lainnya. Dan aktivitas politik itu harus dilakukan di luar kampus.

Tapi kita tahu gagasan Daoed itu banyak disalahpahami. Dia naik menjadi menteri pendidikan ketika negara, melalui Pangkopkamtib, persis telah dan sedang berusaha memberangus gerakan mahasiswa 1978. Cara rezim memberangus gerakan itu kemudian dijadikan referensi untuk menilai gagasan Daoed. Dalam banyak titik, tentu ada persinggungan antara keduanya, namun menganggap bahwa apa yang dipraktikkan rezim merupakan narasi pokok dari gagasan tersebut jelas mengandung kekeliruan yang serius. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas di sini.

Ketika semakin banyak akademisi bersinggungan dengan dunia politik praktis, baik sebagai relawan, sekondan, maupun konsultan bayaran, dimana distingsi antara politik sebagai konsep dengan politik sebagai kekuasaan semakin mencair, tak lagi dipisahkan oleh pagar api yang tegas, kita sedang menghadapi persoalan yang sangat serius. Jika kita menyimak gugatan terhadap lembaga-lembaga survei, pernyataan kontroversial Burhanuddin Muhtadi, yang diramaikan oleh aksi walk out Rocky Gerung dalam sebuah diskusi di Paramadina dan juga sebuah artikelnya di Kompas beberapa hari lalu, pagar api yang memisahkan dua ranah politik itu memang harus dibuat tegas, setegas pagar api (fire wall) yang memisahkan editorial dan advertorial di halaman-halaman surat kabar.

Kita tahu, gugatan terhadap pernyataan Burhanuddin, misalnya, adalah gugatan yang bersifat etik bagi dirinya sebagai akademisi, dan bukan gugatan terhadap profesionalismenya sebagai tukang survei bayaran. Profesionalisme Burhanuddin bisa diukur dari seberapa akurat hasil surveinya bersesuaian dengan hasil rekapitulasi KPU. Namun, akurasi itu sama sekali tidak membatalkan bahwa pernyataannya telah menodai dunia akademik karena telah menempatkan "kebenaran" ilmu pengetahuan pada posisi absolut, yang oleh seorang rekan dianggap sebagai contoh yang konkret dari praktik "fasisme ilmu".

Tanpa pagar api yang tegas, kita memang sama-sama bisa menyimak bagaimana gugatan di wilayah "etik akademis" itu kemudian dijawab oleh para pembelanya dengan melarikannya ke soal "akurasi". Inilah problem bawaan dari apapun yang bersifat "dwifungsi", dalam hal ini dwifungsi akademisi dan konsultan atau tukang survei bayaran. Sampai di sini saya jadi teringat pada "problem" yang diidap oleh esai sejenis Catatan Pinggir (Caping) Goenawan Mohamad sebagaimana yang pernah ditulis oleh Ignas Kleden. Setiap "gugatan" akademis terhadap Caping, demikian kurang lebih Kleden, akan mudah disangkal dengan argumen bahwa itu hanyalah sebuah karangan jurnalistik. Persoalannya, setiap "gugatan" jurnalistik terhadap Caping juga akan mudah dibantah dengan sangkalan bahwa itu adalah karangan reflektif yang bersifat intelektual.

Persis di soal-soal semacam itu dwifungsi identitas, terutama yang melibatkan identitas akademis, bisa melahirkan sejumlah persoalan serius. Tanpa distingsi yang jelas, jika mengalami benturan di wilayah politik praktis, para akademisi yang separuh hati menceburkan diri dalam politik itu seringkali menjadikan dunia akademis sebagai tempat persembunyian yang nyaman. Sebaliknya, jika mereka tersandung di wilayah akademis, mereka menjadikan politik praktis sebagai apologi dan tempat bersembunyi. Jadi. mereka melakoni posisi yang nanggung pada keduanya. Dwifungsi pun lebih mirip sebagai dwi-apologi, dalih dari ketidakseriusan.

Maka, saya lebih menghargai jika intelektual yang memiliki libido tinggi dalam politik praktis sebaiknya menceburkan diri sepenuh hati ke dalam organisasi politik, sebagaimana yang dulu misalnya dilakukan oleh Kwik Kian Gie dan kemarin-kemarin dilakukan oleh Rizal Mallarangeng, Andi Mallarangeng, dan Indra Piliang atau (Profesor) Suhardi, daripada menjadi konsultan bayaran yang setiap kali ketemu persoalan menjadikan kampus dan jubah akademisnya sebagai pelindung dan pemberi legitimasi otoritatif. Daoed secara sejak dini sebenarnya telah dengan tajam mengidentifikasi potensi persoalan "dwifungsi" yang melibatkan dunia universiter dan kaum terpelajar ini.

Hal yang sama juga berlaku bagi para jurnalis dan media. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Berhentilah berdwifungsi.

#CatatanDinding

APRESIASI

 Tarli Nugroho

 
Rendahnya kebiasaan untuk saling membaca dan membahas di kalangan sarjana kita sebelum ini selalu saya tulis sebagai hal yang telah menyebabkan pembentukan dan pengembangan tradisi pemikiran di perguruan tinggi kita tidak pernah beranjak jauh selama ini. Tanpa ikhtiar untuk saling membaca dan membahas, siklus hidup setiap ide dan pemikiran akan menjadi pendek saja, sehingga tidak bisa berakumulasi.

Pagi tadi, ketika membaca berita ini [http://bit.ly/1wCOMyX], saya baru 'ngeh' bahwa rendahnya kebiasaan untuk saling membaca dan membahas di kalangan sarjana kita ternyata mewakili "daya apresiasi" mereka. Hanya pada mereka yang memiliki daya apresiasi tinggi maka kesediaan untuk saling membaca dan membahas akan muncul. Dan rendahnya kesediaan untuk mempraktikkan itu sesungguhnya menjadi cermin dari absennya sikap apresiatif tersebut.

Persoalannya, rendahnya kemampuan apresiasi ini ternyata tidak hanya berimplikasi pada soal akumulasi pengetahuan dan tradisi pemikiran saja, melainkan juga berimplikasi pada bagaimana para sarjana kita bersikap dan berperilaku di ruang publik. Kemampuan apresiasi yang rendah cenderung membuat seseorang gampang merendahkan, baik orang maupun gagasan. Mereka tidak akan pernah berusaha mengetahui apa yang tidak diketahuinya, atau melihat dari sisi sebaliknya, karena mereka memiliki anggapan bahwa apa yang telah diketahuinya bersifat cukup dan lengkap.

Saya kira, jika menyimak jejaknya, Rocky Gerung mustahil merupakan pendukung Prabowo. Namun, sikap yang dia ambil terhadap forum di Paramadina itu menunjukkan bahwa baginya, di luar soal preferensi politik yang seringkali bersifat dangkal dan dikotomis, setiap orang tak boleh kehilangan kemampuan apresiasinya. Apalagi acara diskusi itu dihelat di sebuah perguruan tinggi dan dihadiri oleh para sarjana yang mestinya merawat dan bekerja dengan "apresiasi" itu tadi. Ia tak segan mengkritik dan meninggalkan forum meskipun yang dihujat di forum itu sebenarnya adalah orang yang mungkin tak disukainya. Acara yang dimoderatori oleh Mohamad Sobary itu, kalau saya baca Koran Tempo hari ini, menghadirkan pembicara Daniel Dhakidae, Burhanuddin Muhtadi, Hermawan Sulistyo dan Hamdi Muluk.

Jadi, hilang dimana ya apresiasi kita? Sepertinya banyak orang tak lagi merisaukannya...


Yogyakarta, 20 Juli 2014

SCHUMACHER

Tarli Nugroho



Setiap kali membaca tulisan-tulisan Ernst Schumacher, saya selalu merasa tak habis pikir, betapa jernih dan mendalamnya orang ini dalam memikirkan segala sesuatu. Begitu juga ketika dia membahas Francis Bacon. Sejak jaman antik, demikian Schumacher, tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk menemukan kearifan. Ya. Dia menyebut "kearifan", bukan "kebenaran", karena relasi ilmu pengetahuan dengan kebenaran sesungguhnya sangat problematis. Kebenaran itu seperti bulan, dan kebenaran ilmu pengetahuan hanyalah seperti jari yang menunjuk bulan, bukan bulan itu sendiri. Jadi, kearifan adalah kesadaran bahwa kita hanyalah pemilik jari yang sekadar sedang menunjuk bulan.

Namun, sejak Bacon mentadaruskan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan, sejak itu pula, menurut Schumacher, maka ilmu pengetahuan telah berubah menjadi manipulatif. "Peradaban Barat berdiri di atas kekeliruan filosofis bahwa sains manipulatif adalah kebenaran," ujarnya suatu kali. Maka, sejak itu ilmu pengetahuan berubah secara radikal menjadi alat untuk mendominasi dan menguasai, bukan lagi alat untuk menemukan kearifan.

Manusia sudah menemukan demokrasi untuk mengontrol kekuasaan politik. Tapi sepertinya kita belum memiliki alat kontrol terhadap kekuasaan ilmu pengetahuan. Satu-satunya kontrol terhadap ilmu pengetahuan sejauh ini hanyalah bencana. Ya, bencana. Sama seperti halnya satu-satunya kontrol terhadap ilmu ekonomi adalah krisis dan depresi.

Oleh karenanya, membaca perdebatan seputar survei dan quick count, yang kemudian melebar dari soal etik dan metodologi ke soal kredibilitas, selain teringat kepada tulisan-tulisan Schumacher, saya juga teringat kepada Kurt Gödel. Ilmu pengetahuan mustahil membenarkan dirinya sendiri, demikian ujar matematikawan Austria tersebut.


Yogyakarta, 15 Juli 2014

DALIH DAN DALIL

Tarli Nugroho

"Dalih", jika kita membuka kamus, diberi pengertian sebagai alasan yang dicari-cari untuk membenarkan suatu perbuatan [yang sudah terjadi]. Sementara, "dalil" adalah keterangan atau argumentasi yang dijadikan bukti atau alasan untuk mempertahankan suatu pendapat yang diajukan sebagai suatu kebenaran.

Ketika tiba-tiba muncul distingsi antara "netral" dan "independen" untuk menjelaskan karut-marutnya praktik dan etika jurnalistik dalam dua tahun terakhir, itu adalah contoh dalih. Ketika tiba-tiba muncul distingsi antara "real count" dengan "official count", di luar "quick count" dan "exit poll", itu juga adalah contoh dalih. Meminjam bahasa penjahit langganan saya, dalih adalah ikhtiar yang dilakukan untuk melonggarkan tali kolor yang mulai seret, entah karena kekenyangan atau kegemukan.

Ringkasnya, dalih adalah ikhtiar pembenaran, bukan ikhtiar untuk mencari kebenaran. Ia juga bisa menjadi ikhtiar untuk melarikan persoalan, dari satu ke yang lainnya. Belakangan ini, kita menyaksikan ada banyak sekali dalih yang diproduksi. Semua itu dilakukan sekadar untuk melonggarkan standar kita atas segala sesuatu.

Lalu, apa contoh "dalil" yang bisa kita temukan belakangan ini?

Ehm, begini. Ketika aku menulis puisi dan surat-surat imajiner untukmu, Nun, itu adalah contoh dalil dari betapa fasisnya cintaku padamu. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Bukankah kamu bisa dan sudah mengujinya, selama ini? Aih...


Yogyakarta, 15 Juli 2014

KEBENARAN DAN METAFORA

Tarli Nugroho


Daya jelas—juga daya jangkau—ilmu pengetahuan semakin ke sini semakin menyempit. Ia ibarat benang, hanya berguna jika membentuk semacam jejaring laba-laba dengan pengetahuan lainnya. Setiap konsep, meskipun terang, hanya memiliki rentang penerapan yang terbatas dan bersyarat. Para fisikawan barangkali adalah golongan ilmuwan paling awal yang menemukan dan berhasil membuktikan keterbatasan-keterbatasan esensial dari pikiran rasional manusia. Oleh karenanya, hingga hari ini masih saja tersisa geli menyimak banyak orang yang mendaku dirinya sebagai sarjana masih saja berbicara dengan tingkat kepastian dan keyakinan yang tak terperi atas konsep-konsep pengetahuan yang diimani dan persoalan yang dijelaskannya. Tak ada ruang bagi "entah" sama sekali dalam benak mereka.

Banyak orang tidak menyadari bahwa teori-teori pengetahuan tidak akan pernah bisa memberikan sebuah deskripsi realitas yang lengkap dan definitif. Seluruhnya hanya merupakan aproksimasi belaka. Oleh karenanya saya selalu hormat kepada para begawan seperti Heisenberg. Menurutnya, para sarjana—aslinya dia menyebut para ilmuwan—tidaklah menggarap kebenaran, melainkan sekadar menggarap deskripsi-deskripsi realitas yang terbatas dan aproksimat. Dan untuk menggarap deskripsi itu, manusia selalu membutuhkan metafora.

Agaknya, tak ada yang lebih baik dalam menjelaskan posisi penting metafora dalam dunia pemikiran selain sebuah lelucon Gregory Bateson, ahli cybernetic dan antropolog sosial dari negerinya Pangeran Charles. Alkisah, kata Bateson, ada seorang lelaki yang memiliki sebuah komputer canggih. Lelaki itu penasaran, apakah para komputer bisa berpikir. Maka, iapun bertanya pada komputernya, "Apakah kamu bisa berpikir seperti manusia?" Komputernya berkedip-kedip barang sesaat, kemudian mencetakkan jawabannya pada selembar kertas melalui printer. Kata-kata yang tercetak di sana cuma ini: "INI MENGINGATKAN SAYA PADA SEBUAH CERITA". Aih...

Ya, cerita, umpama, dan metafora, menurut Bateson, adalah ekspresi esensial dari pikiran manusia. Bahkan seorang matematikawan atau fisikawan yang menekuni kajian paling abstrak sekalipun, pada akhirnya membutuhkan metafora. Mereka tak bisa sepenuhnya menggunakan abstraksi untuk mengutarakan pemikirannya. Mereka harus mengemukakannya secara konkret melalui cerita. Dan pada kenyataannya, merakit cerita adalah gambaran dari cara berpikir manusia.

Sejak zaman Heraklitus di Barat dan Lao Tzu di Timur, metafora telah dianggap sebagai jembatan yang melampaui jangkauan logika. Ia adalah wujud jejaring mental manusia. Dan dalam jejaring itu kita selalu menyadari keterbatasan, bahwa pengetahuan yang kita miliki sesungguhnya hanya bernilai seutas benang saja, yang tak akan sanggup menjerat kebenaran.

Yogyakarta, 14 Juli 2014

TOKOH, TEROR, DAN FRUSTRASI

 





Tarli Nugroho


“Aku dulu banyak mengagumi tokoh. Namun, setelah ada media sosial dan mengetahui bagaimana mereka bersikap terhadap berbagai persoalan, ilang kabeh… Aku kecewa. Kapasitas mereka ternyata cuma segitu.” Kalimat itu meluncur dari mulut sahabat saya, Irfan Afifi, dua malam sebelum pemilihan presiden kemarin. Kami berbincang hingga larut di sebuah kedai kopi, malam itu, ditemani seorang kawan lain, David Setiawan, yang sedang galau dengan urusan kelaminnya. Apa yang disebut sebagai “tokoh” oleh Irfan tak lain adalah apa yang tempo hari sering disebut sebagai “intelektual”. Irfan, sebagaimana juga saya dan David, terutama memang mengimajinasikan kaum intelektual sebagaimana yang kami lihat pada kaum intelektual Indonesia tahun 1970-an hingga awal 1990-an, yang kami kenal melalui media-media yang mengisi masa remaja kami, seperti Prisma, Ulumul Quran, Analisa CSIS, atau Kalam, untuk menyebut beberapa. Dan nama-nama yang dikecewainya adalah nama-nama yang pasti banyak kita kenal.


Saya memahami kekecewaannya. Sedikit atau banyak, saya juga pernah memiliki kekecewaan yang sama. Kekecewaan itu pernah memuncak lima tahun lalu. Namun, kini saya sudah berhenti mengeluhkannya. Lebih tepatnya, saya mencoba berdiet dengan perasaan kecewa itu.

Sebelum ada media sosial, kita memang hanya berhubungan dengan para tokoh melalui karangan-karangannya saja. Dan seperti halnya sebuah pentas, atau sebuah film, dimana yang kita jumpai di sana bukanlah wajah sang artis dalam kehidupan nyatanya, begitu juga halnya dengan karangan, atau buku. Setidaknya, itulah kesimpulan yang saya ambil sejak lima tahun lalu. Pada sebuah karangan, kita sebenarnya hanya berhadapan dengan sang penulis yang sedang bermain seni peran. Tentu saja, sebagai ‘aktor’ (baca: author), mereka akan bermain sebaik mungkin dengan gagasan dan pengetahuannya. Namun, mengimajinasikan bahwa Julia Roberts memiliki romantisme yang sama dengan peran sebagaimana yang dia mainkan di Notting Hill, atau Pretty Woman, adalah sebuah kekonyolan. Sama seperti halnya membayangkan Harrison Ford selalu terlihat elegan sebagaimana penampilan dalam film-filmnya. Masih ingat bagaimana congkaknya Ford ketika bertamu ke Kementerian Kehutanan beberapa waktu silam? Dia sama sekali tidak mirip Jack Ryan yang simpatik dan kharismatik itu. Dia lebih mirip koboi udik yang arogan.


Di luar kenyataan bahwa sebuah karya, atau karangan, adalah sejenis pentas seni peran, kekecewaan kawan saya itu tentunya tidak senaif analogi imajinasi ala penonton film tadi. Bagaimanapun, para tokoh yang dikaguminya itu, yang sebagiannya juga merupakan tokoh-tokoh yang saya kagumi, memang sangat beralasan. Pertanyaannya kemudian, kenapa tokoh-tokoh yang sebelumnya mengagumkan itu, yang karya-karyanya telah menempatkan mereka sebagai “Tokoh” (dengan “T” besar), dalam kenyataannya pribadi mereka, atau kesehariannya, jauh dari sikap ketokohan tadi? Seorang tokoh, apalagi yang memiliki banyak pengikut, pada dasarnya adalah seorang pemimpin. Dan pada setiap figur pemimpin kita mengandaikan ada sikap bijaksana, adil, dan mengayomi.

Sebelumnya, persis sebelum Ramadhan kemarin, saya juga menjadi penyaksi ungkapan kekecewaan yang mendalam kawan lain, Mahfud Ikhwan, satu dari sedikit kawan segenerasi saya yang telah layak menyandang status sebagai sastrawan (dengan tingkat keseriusan yang menjanjikan), yang mengutarakan kekecewaan mendalam pada seorang sastrawan terkemuka, yang dihormatinya, yang tiba-tiba saja dalam dua bulan terakhir sibuk menenggelamkan dirinya, atas nama panggilan suci mencegah fasisme dan kejahatan berkuasa di Indonesia, pada isu-isu politik. Sebelum Anda keliru menyimpulkan, sastrawan yang dimaksudkannya bukanlah seorang penyair. Ya, bukan penyair terkemuka yang puisi-puisinya hanya berisi rengekan seperti puisi-puisi saya itu, he he he. Oya, jika Anda membaca puisi-puisi saya, dan menilai bahwa isinya hanya rengekan belaka, sesungguhnya puisi-puisi itu saya tulis untuk mengejek penyair terkenal tadi (Hua ha ha ha. Apologi).

Saya kira kita semua mafhum, bahwa setiap orang pasti memiliki preferensi politik. Namun menenggelamkan diri pada soal politik, dengan pilihan isu yang paling comberan, tentu saja merupakan pilihan yang patut disayangkan, terutama bagi seseorang yang telah diakui sebagai “seseorang” dalam dunianya, apalagi dunia kesusastraan. Dan persis di titik itulah kekecewaan Mahfud berakar.

Kita tahu, politik selalu melibatkan pertempuran di berbagai level, mulai dari yang paling sublim hingga yang paling comberan, yang itu juga melibatkan berbagai aktor, mulai dari kalangan paling terhormat hingga para bergajulan. Dalam bayangan kita, orang-orang yang kita anggap sebagai tokoh itu tentu akan bermain sesuai dengan kapasitasnya, dan tidak memelorotkan dirinya untuk bermain di level yang sesungguhnya merupakan dunianya para preman, yang berpolitik dengan menghardik, mengancam, dan mengumbar kata-kata kotor. Namun, secara kasat mata kita bisa menyaksikan bahwa banyak tokoh yang sebagian besar namanya kita kenal itu, ternyata lebih memilih untuk bertarung di wilayah “pokrol bambu”, membicarakan isu-isu yang kelasnya hanya gosip dan comberan saja.

Mahfud, kawan saya itu, memiliki kritik dan keberatan yang sama tajam, baik terhadap Prabowo maupun Jokowi, dan dia termasuk jenis orang yang terlalu skeptis untuk percaya kepada politik dengan semua tokoh-tokohnya. Skeptisismenya terhadap berbagai hal, saya kira hanya bisa ditandingi oleh kawan saya yang lain, Indi Aunullah, seorang sarjana filsafat yang menjanjikan yang kini mewakafkan hidupnya sebagai kyai di Madura. Saya sering menyebut keduanya sebagai “duo apatis tingkat dewa”. Keterangan ini perlu saya tegaskan untuk memberi gambaran bahwa kekecewaan Mahfud tidaklah dibangun oleh latar belakang perbedaan preferensi politik dengan tokoh yang dikecewainya itu.


Sebagai orang yang punya preferensi politik, tentunya saya pernah berusaha untuk mempengaruhinya, termasuk juga Indi, untuk berada sehaluan dengan preferensi saya. Namun, sebagaimana saya mengenalnya, dan dia juga mengenal saya, kami lebih hirau pada soal “content” daripada “kemasan”. Proses pengaruh-mempengaruhipun akhirnya jadi dagelan saja,  sekadar bumbu bagi perbincangan kami, daripada sebuah ikhtiar politik yang sungguh-sungguh. Tak ada yang lebih menggelikan daripada berbicara soal ideologi dan politik kepada kawan yang sangat mengenalmu. Saya, Mahfud dan Irfan, serta beberapa kawan dekat lainnya, tahu batas-batas itu.

Kembali kepada soal kekecewaan Irfan dan Mahfud, sejak cukup lama saya mencoba memikirkan agak serius kenapa pada akhirnya para tokoh yang kami kagumi itu kemudian lebih memilih untuk masuk ke wilayah “pokrol bambu” dalam propaganda politiknya, sebuah wilayah yang mengandalkan isu-isu kotor yang sejatinya lebih tepat jadi lahannya koran-koran kuning. Apa yang membuat orang-orang terhormat itu masuk ke wilayah isu-pinggiran yang sebenarnya comberan? Kenapa mereka men-downgrade dirinya untuk membahas isu-isu yang cemen dan rendah?

Jawaban pertama yang saya peroleh adalah mereka melakukan itu, men-downgrade dirinya kepada isu-isu comberan, yang sebenarnya lebih dekat kepada gosip politik daripada isu substantif, lebih karena isu-isu comberan itu memiliki daya pukul secara langsung kepada tokoh atau kelompok politik yang hendak mereka serang. Dalam konteks politik kontestasi Pemilihan Presiden 2014, semua orang sepertinya menyadari bahwa pada akhirnya seluruh pertarungan ini adalah soal menggaet suara. Ketika ikhtiar untuk menabur simpati terhadap garis politiknya tak lagi memberikan pengaruh terhadap penambahan jumlah suara, maka satu-satunya cara untuk memenangkan kontestasi adalah dengan merusak dukungan pada pihak lawan. Dunia pokrol bambu adalah arenanya.

Tetapi, tetap saja muncul pertanyaan, kenapa akhirnya para tokoh yang terhormat itu mau melucuti kehormatannya dengan turun tangan di wilayah itu, dengan turut memproduksi teror dan kata-kata kotor untuk menjatuhkan lawan politik? Seorang akademisi, praktisi komunikasi dari sebuah perguruan tinggi ternama, bahkan setiap hari hanya menuliskan sumpah serapah dan umpatan di dindingnya, yang sama sekali tidak mewakili kelas keilmuan dan pengetahuannya. Alih-alih mencerahkan publik dengan memberikan kritik pada media massa yang semakin partisan, sehingga cenderung menciptakan disinformasi bagi publik, sebuah topik yang mestinya sangat dikuasainya, ia benar-benar hanya memproduksi sumpah serapah dengan memaki-maki media yang tak sehaluan dengan aspirasi politiknya, dan memuji-muji jurnalisme sampah dari media yang sehaluan dengannya. Jika mau fair, semua media yang ada saat ini sesungguhnya isinya sampah belaka, sehingga tak ada gunanya menyebut salah satu dan mendiskreditkan yang lain.

Hanya saja, jawaban itu sepertinya kurang memuaskan. Adakah hal lain, yang jauh lebih serius daripada sekadar penjelasan tadi, soal daya pukul itu? Jika diperhatikan dengan seksama, ada satu nada yang kita jumpai pada komentar para tokoh itu, apapun bentuk ekspresi linguistiknya. Nada itu tak lain adalah sikap “frustrasi”. Ya, frustrasi!

Pertanyaannya lalu, frustrasi atas apa?

Mereka, para tokoh itu, baik sastrawan, aktivis LSM, akademisi, jurnalis senior, atau profesi lainnya, menurut saya merasa frustrasi karena merasa gagal mengedukasi publik yang tak sehaluan dengannya. Mereka menganggap bahwa mereka yang tak sehaluan adalah publik yang bodoh, bebal, goblok, dan dungu (maaf, semua kata-kata ini saya dapat dari mereka), dan sudah merupakan kewajiban bagi mereka sebagai intelektual untuk mengedukasi orang-orang goblok ini. Dan karena mereka merasa sedang mengedukasi orang-orang goblok dan dungu, maka merekapun, para tokoh yang terhormat itu, tak segan untuk turun tangan menggunakan ekspresi linguistik dari orang-orang yang dianggap goblok dan dungu ini melalui penggunaan sumpah serapah dan kata-kata kotor dalam tulisan dan komentarnya. Ya, mereka benar-benar melakukannya!

Kenapa mereka merasa frustrasi?

Ini yang saya amati, mereka frustrasi karena merasa sudah “mengajari” publik mengenai apa-apa yang kini sedang berusaha mereka lawan. Ya, mereka frustrasi kenapa publik masih saja memproduksi isu rasial dalam politik, padahal selama belasan, atau puluhan tahun, mereka sudah mengedukasi publik soal itu. Mereka frustrasi kenapa dukungan politik kepada tokoh yang dianggap fasis itu demikian besar, padahal selama ini mereka merasa sudah mengedukasi publik mengenai bahaya fasisme. Mereka frustrasi kenapa publik tidak aware terhadap berbagai isu yang dalam hemat mereka sudah mereka “ajarkan” kepada publik sejak lama. Hal-hal itulah yang telah membuat mereka frustrasi.

Persoalannya, benarkah demikian adanya?

Pertama, sebelum mengulik lebih jauh, perlu dipahami bahwa apa yang dimaksud dengan “telah mengedukasi” itu jangan-jangan tak lain adalah sekadar mereka “telah menuliskan” hal-hal tadi. Tentu saja, sejak lama para tokoh itu telah banyak menulis mengenai berbagai hal, termasuk hal-hal yang telah disebutkan tadi. Tetapi, bukankah sangat menggelikan jika “telah menulis” sepenuhnya dianggap simetris dengan “telah mengedukasi”?! Bagian paling brengsek dari hidup di tengah rezim otoritarian yang buruk seperti Orde Baru rasanya adalah ia telah menciptakan kelas intelektual yang merasa bahwa dengan menulis saja mereka merasa sudah cukup memberikan kesadaran kepada publik, karena pada masanya, menulis pernah menjadi sejenis aktivitas perlawanan. Sampai di situ saya tercenung.

Karena mereka merasa telah melakukan banyak hal, melalui wacana yang mereka produksi pada masa otoritarian yang brengsek, maka kini mereka merasa frustrasi ketika sebagian besar publik, dalam jumlah yang signifikan (bahkan mungkin mayoritas), memberikan simpati dan dukungan politiknya kepada tokoh yang mereka anggap sebagai bagian dari rezim lama yang mestinya sudah dan harus punah. Frustrasi itulah yang telah mendorong para tokoh tadi untuk ramai-ramai masuk ke wilayah perdebatan pokrol bambu, dimana sebagian besar massa pemilih berada. Sejauh ini, penjelasan yang paling memuaskan dari turun tangannya para tokoh ke tengah-tengah isu comberan adalah itu tadi.

Sikap frustrasi mereka, dimana saya memiliki empati pada sebagiannya, semakin mengukuhkan satu tesis yang sejak lama saya miliki. Problem serius yang diidap oleh kalangan aktivis dan intelektual yang hidup di masa otoritarian adalah mereka seringkali gagal untuk melepaskan diri dari ingatan traumatiknya pada rezim lama. Hal ini bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Ingatan itu bisa menjadi kekuatan karena sensitivitasnya mampu menciptakan semacam early warning system bagi masyarakat kita yang secara umum memang hanya memiliki ingatan jangka pendek saja atas berbagai hal. Namun, ingatan traumatik itu bisa melahirkan bias yang fatal karena akan membuat mereka yang mewarisinya hanya akan memproduksi analisis yang bias trauma dan kebencian. Bagi saya, itulah yang kita saksikan hari ini. Dengan sudut pandang itu saya menyaksikan keseharian kita hari ini, dimana kampanye mengenai “harapan baru” dengan tanpa sikap risih sedikitpun dijajakan justru dengan memproduksi “teror”, “ketakutan”, dan “kebencian”. Tak ada penjelasan yang lebih masuk akal atas ironi tersebut kecuali bahwa demikianlah yang biasanya diwarisi oleh kesadaran-traumatik.

Kedua, menganggap bahwa mereka yang berseberangan dengan para tokoh tadi sebagai dungu dan bebal, tentu saja adalah sebuah kecongkakan yang secara tidak langsung mewakili bagaimana sesungguhnya mutu tokoh-tokoh bersangkutan. Paling tidak kita segera mengetahui bahwa mereka mengidap persoalan yang sangat serius dalam soal kemampuan apresiasi. Agaknya, mereka telah mengabsolutkan pengalaman traumatiknya dengan rejim otoritarian yang brengsek sebagai semacam semesta cara pandang, dimana kita tak mungkin menemukan sebentuk kebenaran parsial atau keliyanan di dalam semesta tadi. Jika Orde Baru adalah hutan, maka hutan itu adalah sejenis ekosistem yang homogen dengan hanya satu spesies di dalamnya. Bagaimana bisa asumsi bermasalah itu diterima? Hutan dan ekosistem, dalam dirinya mengandaikan eksistensi spesies yang beragam. Merampatkan mereka dalam sebuah generalisasi yang menyegala tentu saja sangat bermasalah. Seandainya distingsi “formasi sosial” dan “moda produksi” bisa dipinjam, maka Orde Baru memang telah berhasil menciptakan formasi sosial yang koheren dengan watak rezim bersangkutan. Namun, sebagaimana halnya di dalam setiap formasi sosial pasti terdapat berbagai moda produksi, termasuk moda produksi yang bertentangan dengan corak formasi sosial yang melingkunginya, maka demikian pula mestinya kita melihat dan menilai Orde Baru. Masalahnya, distingsi, keliyanan, atau penyempalan dari formasi sosial Orde Baru itu hanya bisa ditangkap oleh sebuah pandangan jernih yang tidak melibatkan trauma dan kebencian di dalamnya. Dan persis di situ para tokoh yang terhormat tadi gagal menajamkan apresiasinya. Mereka telah memajalkan pikirannya dengan menempatkan generalisasi sebagai gerbang utama bagi analisisnya, tanpa sedikitpun kemungkinan falsifikasi.

Ketiga, apakah orango0rang yang dianggap bebal dan dungu oleh para tokoh itu memang adalah orang-orang bebal dan dungu dalam pengertian yang sebenarnya? Para tokoh yang terhormat itu sepertinya melupakan satu hal, bahwa pengetahuan itu terus bertambah dan berproses. Dan banyak orang hidup dengan pengetahuan yang berproses itu. Apa yang kita ketahui enam belas tahun silam tentunya tak lagi sama pada hari ini. Apa yang semula dianggap pengetahuan, dalam perjalanannya tak sedikit yang telah mengalami revisi, dan bahkan falsifikasi. Apa yang semula gosip, bisa saja telah berubah menjadi fakta dalam rentang yang panjang itu. Persis di sini kita perlu menegaskan bedanya “sejarah” (history) dengan “ingatan” (memory). Ingatan bisa diawetkan, tapi sejarah akan terus meluncur secara dialektis. Nasi hari kemarin tentunya sudah menjadi basi hari ini, sehingga cara kita membicarakannya mestinya tak lagi sama setiap harinya. Para tokoh itu tentu tidaklah demikian bodoh untuk memahami soal sederhana macam ini, namun keterjebakan mereka pada ingatan (memory) telah membuat mereka gagap untuk sanggup berbicara mengenai sejarah (history) secara jernih dan metodik. Itulah yang kita saksikan hari ini dari para tokoh terhormat tersebut. Ketakberjarakan mereka telah memenjarakan mereka di kelampauan. Dan sikap merendahkan mereka pada orang lain yang tak sepemikiran dengannya adalah bentuk frustrasi yang teramat sangat. Frustrasi yang sesungguhnya berakar dari kegagalan mereka untuk bersikap tenang dan jernih.

Ah, kenapa saya jadi menulis panjang lebar soal konyol macam ini?!


Yogyakarta, 13 Juli 2014