Tarli Nugroho
Salah satu kritik Daoed Joesoef terhadap dunia universiter pada 1970-an adalah terkait relasi mereka dengan politik praktis. Daoed membedakan antara politik sebagai konsep dengan politik sebagai kekuasaan--dalam pengertian sebagaimana yang diselenggarakan oleh pemerintah dan partai politik di parlemen. Sivitas akademik boleh menggunakan kampus sebagai alat untuk berpolitik dalam pengertian konsep. Namun, jika ingin berpolitik praktis, maka mereka tidak boleh lagi menggunakan kampus dan jubah akademisnya, melainkan harus dilakukan dalam kapasitasnya sebagai warga negara melalui kendaraan politik yang ada di luar kampus.
Jadi, jika kita membaca dengan seksama gagasan Daoed mengenai "normalisasi kampus", Daoed sebenarnya tidak pernah melarang sivitas akademik, terutama waktu itu mahasiswa, untuk berpolitik praktis. Hanya saja, ketika mereka mulai berpolitik praktis, maka mahasiswa harus menanggalkan identitas kemahasiswaannya dengan, misalnya, menggunakan identitasnya sebagai anggota organisasi massa, keagamaan, atau organisasi sosial politik lainnya. Dan aktivitas politik itu harus dilakukan di luar kampus.
Tapi kita tahu gagasan Daoed itu banyak disalahpahami. Dia naik menjadi menteri pendidikan ketika negara, melalui Pangkopkamtib, persis telah dan sedang berusaha memberangus gerakan mahasiswa 1978. Cara rezim memberangus gerakan itu kemudian dijadikan referensi untuk menilai gagasan Daoed. Dalam banyak titik, tentu ada persinggungan antara keduanya, namun menganggap bahwa apa yang dipraktikkan rezim merupakan narasi pokok dari gagasan tersebut jelas mengandung kekeliruan yang serius. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas di sini.
Ketika semakin banyak akademisi bersinggungan dengan dunia politik praktis, baik sebagai relawan, sekondan, maupun konsultan bayaran, dimana distingsi antara politik sebagai konsep dengan politik sebagai kekuasaan semakin mencair, tak lagi dipisahkan oleh pagar api yang tegas, kita sedang menghadapi persoalan yang sangat serius. Jika kita menyimak gugatan terhadap lembaga-lembaga survei, pernyataan kontroversial Burhanuddin Muhtadi, yang diramaikan oleh aksi walk out Rocky Gerung dalam sebuah diskusi di Paramadina dan juga sebuah artikelnya di Kompas beberapa hari lalu, pagar api yang memisahkan dua ranah politik itu memang harus dibuat tegas, setegas pagar api (fire wall) yang memisahkan editorial dan advertorial di halaman-halaman surat kabar.
Kita tahu, gugatan terhadap pernyataan Burhanuddin, misalnya, adalah gugatan yang bersifat etik bagi dirinya sebagai akademisi, dan bukan gugatan terhadap profesionalismenya sebagai tukang survei bayaran. Profesionalisme Burhanuddin bisa diukur dari seberapa akurat hasil surveinya bersesuaian dengan hasil rekapitulasi KPU. Namun, akurasi itu sama sekali tidak membatalkan bahwa pernyataannya telah menodai dunia akademik karena telah menempatkan "kebenaran" ilmu pengetahuan pada posisi absolut, yang oleh seorang rekan dianggap sebagai contoh yang konkret dari praktik "fasisme ilmu".
Tanpa pagar api yang tegas, kita memang sama-sama bisa menyimak bagaimana gugatan di wilayah "etik akademis" itu kemudian dijawab oleh para pembelanya dengan melarikannya ke soal "akurasi". Inilah problem bawaan dari apapun yang bersifat "dwifungsi", dalam hal ini dwifungsi akademisi dan konsultan atau tukang survei bayaran. Sampai di sini saya jadi teringat pada "problem" yang diidap oleh esai sejenis Catatan Pinggir (Caping) Goenawan Mohamad sebagaimana yang pernah ditulis oleh Ignas Kleden. Setiap "gugatan" akademis terhadap Caping, demikian kurang lebih Kleden, akan mudah disangkal dengan argumen bahwa itu hanyalah sebuah karangan jurnalistik. Persoalannya, setiap "gugatan" jurnalistik terhadap Caping juga akan mudah dibantah dengan sangkalan bahwa itu adalah karangan reflektif yang bersifat intelektual.
Persis di soal-soal semacam itu dwifungsi identitas, terutama yang melibatkan identitas akademis, bisa melahirkan sejumlah persoalan serius. Tanpa distingsi yang jelas, jika mengalami benturan di wilayah politik praktis, para akademisi yang separuh hati menceburkan diri dalam politik itu seringkali menjadikan dunia akademis sebagai tempat persembunyian yang nyaman. Sebaliknya, jika mereka tersandung di wilayah akademis, mereka menjadikan politik praktis sebagai apologi dan tempat bersembunyi. Jadi. mereka melakoni posisi yang nanggung pada keduanya. Dwifungsi pun lebih mirip sebagai dwi-apologi, dalih dari ketidakseriusan.
Maka, saya lebih menghargai jika intelektual yang memiliki libido tinggi dalam politik praktis sebaiknya menceburkan diri sepenuh hati ke dalam organisasi politik, sebagaimana yang dulu misalnya dilakukan oleh Kwik Kian Gie dan kemarin-kemarin dilakukan oleh Rizal Mallarangeng, Andi Mallarangeng, dan Indra Piliang atau (Profesor) Suhardi, daripada menjadi konsultan bayaran yang setiap kali ketemu persoalan menjadikan kampus dan jubah akademisnya sebagai pelindung dan pemberi legitimasi otoritatif. Daoed secara sejak dini sebenarnya telah dengan tajam mengidentifikasi potensi persoalan "dwifungsi" yang melibatkan dunia universiter dan kaum terpelajar ini.
Hal yang sama juga berlaku bagi para jurnalis dan media. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Berhentilah berdwifungsi.
#CatatanDinding
